HOME // Berita Jakarta

BPK Masih Temukan Pelanggaran Laporan Keuangan

   Pada: Oktober 10, 2015
JAKARTA – MP : Semester pertama 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada peningkatan yang ditunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten. BPK bahkan memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pusat karena mencapai penilaian 71 persen. Lima tahun sebelumnya, opini terbaik masih sebesar 57 persen di tingkat kementerian dan lembaga di pusat.
     
Tapi Ketua BPK Harry Azhar Azis menyebutkan, masih ada  kementerian dan lembaga yang mendapat opini di bawah, jumlahnya mencapai tujuh persen. “Untuk Pemda sekarang mencapai angka 49 persen, sebelumnya masih 30 persen yang saya maksud 2013, 2009 masih 3 persen yang memperoleh WTP. Dari 5 tahun seluruh nilai rekom kita ada sekitar 220.756 rekomendasi yang nilainya Rp 98,31 triliun. Yang sudah ditindaklanjuti itu sebanyak 60 persen atau nilainya kembali ke kas negara Rp 44,34 triliun,” kata dia.
     
Khusus untuk semester pertama 2015, BPK telah mengeluarkan rekom sebanyak 24.169 yang nilainya Rp 15,66 triliun. Dari nilai itu yang ditindaklanjuti hingga selesai baru sebesar 24 persen. Hasil ini yang dilaporkan ke Jokowi kemarin. Respon Presiden, kementerian yang belum mendapatkan WTP harus memperhatikan rekomendasi BPK pada tahun berikutnya.
     
Tugas ini dibebankan Jokowi kepada Menteri Keuangan untuk mengingatkan menteri-menteri di Sidang Kabinet berikutnya. “Selain itu, Presiden juga mengingatkan seluruh kementerian maupun lembaga negara yang menerima opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) harus meningkat jadi WTP pada 2016,” tegas Harry Azhar Azis.
     
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun ini, BPK masih menemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mencapai 51,12 persen. Pelanggaran itu bisa jadi lantaran kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpahaman pengelola keuangan negara. “Itu yang kami minta bapak presiden supaya paling tidak dua kementerian yaitu Kemendagri dan Kemenkeu terus menerus melatih peningkatan capacity building. Tadi juga saya menyampaikan ke presiden, perkembangan tren positif di pemda itu salah satunya hasil kerja kementerian dalam negeri,” jelasnya.
    
“Ada beberapa masalah yang sifatnya masih materialistik, yang intinya adalah masih belum, masih di bawah standar. Ini laporan konsolidasi kementerian dan lembaga yang kami sebut laporan keuangan pemerintah pusat. Tadi saya sampaikan ke bapak presiden mohon kepada seluruh kementerian dan lembaga mengingatkan terus supaya laporan keuangan tahun ini yang akan kami periksa di 2016 meningkat ke WTP,” tutup Harry Azhar Azis.
    
Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel memang sudah jadi kebutuhan agar tercipta good governance dan clean government yang menjadi simbol reformasi pemerintahan secara umum. Namun pengelolaan keuangan kerap bermasalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dan berjalan dengan baik.
    
Pengamat pengelolaan keuangan negara Edy Marbyanto setidaknya menguraikan 13 permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran yang terjadi, baik di daerah maupun di pusat. Salah satunya indikasi order menumpuk dalam proses perencanaan yang kerap sulit diterjemahkan di level teknis. “Selain itu ada juga problem proporsi alokasi dalam rasio antara belanja modal (pembangunan) dan belanja aparatur (rutin). Peruntukan keuangan negara untuk pergerakan ekonomi masyarakat masih kurang. Terbesarnya masih untuk membiayai birokrasi. Hal ini ditambah kapasitas daya serap anggaran yang masih rendah,” terangnya.
(Indigo)

Tutup Tahun, Rupiah Diprediksi Rp 14 Ribu per Dollar


Sudah dibaca : 3 Kali
 


Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.