Mojokertopos.com, Blitar – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mentargetkan validasi data kerusakan akibat gempa Malang bisa tuntas dalam sepekan. Sehingga data kerusakan yang dilaporkan ke BNPB sudah final tidak berubah-ubah lagi.
Khofifah mengunjungi dua rumah korban gempa di Desa Tepas Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Rombongan bersama BPBD Jatim, Dinsos Provinsi didampingi Bupati dan BPBD Kabupaten Blitar. Selain itu KIP juga mengunjungi ruang Cepaka di RSUD Mardi Waluyo yang berada di Kota Blitar.
Sesuai koordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo akan memberikan stimulus kepada warga yang rumahnya rusak akibat gempa Malang M 6,1. Namun syaratnya pemda setempat yang mengajukan.
Untuk nilainya, Doni menyebut kerusakan berat akan menerima bantuan Rp 50 juta dari BNPB. Untuk kerusakan sedang, akan menerima Rp 25 juta. Sedangkan kerusakan ringan, akan menerima Rp 10 juta. Dalam proses pembangunan sendiri, pihak TNI, Polri, dan Kementerian PUPR akan turut membantu.
“Untuk kerusakan sedang dan ringan, diharapkan dikerjakan swakelola supaya lebih cepat. Sedangkan untuk kerusakan berat, kami sudah koordinasikan dengan Pangdam dan Polda. Tim TNI Poltri akan diturunkan untuk membantu mempercepat perbaikan. Selama proses ini identifikasi kategori rumah warga maupun fasum diharapkan segera bisa di validasi dalam sepekan ini,” kata Khofifah usai berbincang dengan korban gempa di Tepas, Kesamben, Rabu (14/4/2021).
Khofifah berharap, hasil identifikasi kategori kerusakan ini kemudian ditempel di ruang publik. Sehingga masyarakat terdampak bisa mengetahui rumahnya sudah tercatat. Dan secara langsung kategori kerusakan yang terjadi di rumahnya tergolong ringan, sedang ataupun berat.
“Nanti kalau ditempel, masyarakat bisa tahu ini lho kerusakan rumahnya kategori ringan atau berat. Tidak ada lagi keberatan, sehingga kita gak bolak-balik laporan. Sepekan saya harap sudah selesai validasi ini dan bersifat final,” tandasnya.
Melihat langsung kondisi dampak gempa Malang, Khofifah menilai, Blitar tidak separah yang dialami Lumajang dan Kabupaten Malang. Sementara data terakhir BPBD Kabupaten Blitar jumlah kerusakan menjadi 924 unit.
Dari jumlah tersebut kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Kanigoro. Jumlah bangunan yang rusak di ibu kota Kabupaten Blitar itu mencapai, 220 unit. Disusul di Kecamatan Binangun 125 unit, kemudian di Kecamatan Talun 115 unit.
Untuk rumah warga total yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 516 unit. Kemudian yang rusak sedang 285 unit dan rusak parah 31 unit. Sedangkan untuk fasilitas umum 60 unit mengalami kerusakan ringan, 29 unit rusak sedang dan 3 unit masuk kategori rusak parah.
“Data terakhir jumlah total kerusakan sebanyak 924 unit. Ini terdiri dari rumah warga dan fasilitas umum serta tempat ibadah. Termasuk kantor DPRD dan Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Achmad Cholik.
Dengan jumlah total kerusakan tersebut pihaknya menyatakan taksiran kerugian mencapai Rp 6,5 miliar. Saat ini pihaknya bersama instansi terkait termasuk TNI dan Polri masih fokus melakukan pembersihan lokasi bangunan terdampak. Selanjutnya akan dilakukan pendistribusian bantuan.
“Kalau total kerugian ditaksir mencapai Rp 6,5 miliar. Saat ini penanganan masih fokus pembersihan lokasi. Selanjutnya akan dilakukan pendistribusian bantuan utamanya sembako akan segera kami laksanakan. Karena kami sudah menerima banyak sekali bantuan yang harus didistribusikan,” imbuhnya.
Sementara untuk bantuan perbaikan bangunan, kata Cholik sifatnya hanya merupakan stimulus. Untuk rumah rusak ringan bantuan yang diberikan sebanyak Rp 1 juta, kemudian rusak sedang Rp 2 juta dan rusak berat Rp 4 juta.
“Bantuan ini sifatnya stimulus. Jadi bukan untuk mengembalikan kondisi rumah menjadi seperti semula. Semua tercover dari anggaran belanja tidak terduga di BPBD,” pungkas Cholik.(San)
