Mojokertopos.com : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menggelar Sosialisasi Pengawasan Pastisipasif, Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Aula Hotel Grand Whiz, Trawas, Kabupaten Mojokerto, pada Selasa (12/12/2024).
Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal dalam sambutannya menyatakan bahwa sosialisasi yang mengundang para Awak Media juga sengaja menyertakan Panwascam masing-masing 3 orang, Panwaslu tingkat Desa masing-masing 1 orang di seluruh Kabupaten Mojokerto.
Tujuan sosialisasi ini untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat adanya pengawasan partisipasif, yang sangat dibutuhkan dalam sistem pengawasan Pemilu 2024.
” Karena kami Bawaslu tidak mungkin mampu mengawasi tahapan pemilu seluruhnya, karena terbatasnya tenaga SDM, itu sebabnya perlu adanya pengawasan partisipasif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk rekan-rekan media, ” ungkap Dody.
Tidak lupa dalam kesempatan itu Dody juga menitipkan pesan kepada awak media yang hadir untuk aktif membantu, menginformasikan tahapan dan pengawasan Pemilu 2024.
” Khusus untuk teman-teman wartawan kami minta tolong Informasikan kepada kami jika menemukan pelanggaran pada tahapan kampanye ini, termasuk terkait pemasangan APK,” harapnya.
Menanggapi soal pembubaran kampanye kegiatan peserta pemilu di salah satu Desa beberapa hari lalu yang cukup menghebohkan, Dody menyebut juga atas bantuan informasi yang diberikan masyarakat dan media. Karena itu sangat membantu kerja pengawas dalam menegakkan aturan Pemilu.
” Dalam tahapan pemilu 2024 ada perbedaan masa kampanye yang dulu bisa sampai 6 bulan, sekarang 75 hari, dan hari ini sudah memasuki hari ke 15 hari, ternyata dari informasi Pengawas, pelanggaran cenderung karena sengaja tidak menyerahkan pemberitahuan kampanye, mereka banyak diam diam, akibatnya terpaksa harus segera kami bubarkan, ” jelas Dody.
Sementara itu, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Konflik Kesbangpolinmas, Kabupaten Mojokerto, Drs. M Raul Amarullah, yang menjadi salah satu nara sumber menegaskan bahwa pihaknya lebih berusaha untuk menjaga netralitas ASN.
” Karena itu sudah jelas regulasinya, kami bertugas memonitoring terkait bagaimana ASN dan P3K, lembaga di Desa, untuk netral dalam Pemilu ini, laporkan jika menemukan pelanggaran kepada kami, mohon kepada rekan-rekan media massa untuk membantu kami menyebarkan informasi dan aturan main Pemilu 2024, karena ketentuan itu bukan hanya Kades tapi juga PKK, Karang Taruna tidak boleh berkampanye Pemilu, ” tegas Sekretaris Komunitas Intelejen Mojokerto Raya ini.
Sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu kali ini selain juga menampilkan nara sumber dari Bakesbangpolinmas dan mestinya Ketua KPU namun tidak hadir juga menampilkan Nara sumber dari kalangan Pers senior, yang disampaikan Moh Chariris, Wakil Ketua PWI Mojokerto Raya yang memaparkan terkait dengan peran media dalam pengawalan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, santai dan penuh makna. (Tik)