Mojokertopos.com, MOJOKERTO – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Mojokerto Juriyanto Bambang melaksanakan buka bersama dengan pengurus dan anggota PAPDESI Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/5/2021) di Angkringan Goela Djawa, Dusun Sidotopo, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
Ketua DPC PAPDESI Kabupaten Mojokerto Juriyanto Bambang mengatakan, perlu kita sampaikan terkait program pendek yang harus kita sampaikan hari ini. Setelah hari Raya Idul Fitri, kita ada persiapan Rakerda PAPDESI DPC Kabupaten Mojokerto yang nantinya bakal dihadiri oleh Bupati Mojokerto atau Wakil Bupati Mojokerto.
“Saat ini kita memperjuangkan di Mahkamah Konstitusi agar Kepala Desa bisa menjabat 10 tahun dan maksimal 2 periode. Untuk yang sudah mendapat lampu hijau dalam hal ini adalah Bali, Jogja dan Semarang. Selain itu kita juga mengupayakan agar tidak ada skoring untuk Kepala Desa Incumbent. Dan yang ketiga, kita memperjuangkan Kepala Desa yang mau maju menjadi Caleg atau mau ikut Pilkada nantinya hanya cuti saja tidak harus mengundurkan diri dari Kepala Desa. Hukum itu bisa diganti regulasi Undang – Undangnya, tidak ada hukum yang tidak bisa dirubah kecuali hukum Alquran,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, di PAPDESI ini kita juga harus menyongsong Pilkada 2024. Saya mohon dengan hormat bagi teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi DPRD atau Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto mulai hari ini benar-benar kita siapkan, sehingga nanti ada tokoh-tokoh PAPDESI yang kita dukung untuk jadi DPRD Kabupaten Mojokerto ataupun Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.
“Perlu digarisbawahi, PAPDESI adalah paguyuban kekeluargaan. Nantinya juga ada Srikandi Mojopahit yang berada dibawah naungan PAPDESI. Jadi kita nanti mohon masukan gagasan agar minimal saat pemilihan DPRD ada perwakilan tokoh PAPDESI dalam setiap Dapil,” jelasnya.
Sementara itu, Humas DPC PAPDESI Kabupaten Mojokerto Endik Sugiyanto mengatakan, negara yang kuat itu dimulai dari desa yang maju. Mari kita tunjukkan satu kata satu perbuatan di Rakerda kita nanti. PAPDESI mengawal IKBAR tapi bukan selalu mengiyakan jika IKBAR salah.
“Kalau IKBAR melenceng ya kita harus berani menegurnya. Ucapan KH.Asep Saifuddin Chalim itu tidak akan terwujud jika tidak tertulis dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.(Tik)