Mojokerto, mojokertopos.com – Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menegaskan sektor industri harus menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Bukan sekadar tumbuh, industri juga harus membuka lapangan kerja, menggandeng IKM, dan menaikkan kesejahteraan pekerja.
Penegasan itu disampaikan Gus Barraa dalam Workshop Pemberdayaan Industri untuk Memperkuat Ekonomi Daerah di UPT BLK Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Rabu (11/11).
Di hadapan pelaku industri dan pemangku kepentingan, Gus Barraa menyebut industri punya efek berantai. Saat perusahaan besar tumbuh, usaha di sekitarnya ikut bergerak, mulai dari penyedia bahan baku, jasa transportasi, perdagangan, hingga usaha pendukung lain.
“Perkembangan industri perlu diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Kita ingin kemajuan industri memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian daerah, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produktif,” kata Gus Barraa.
Pengembangan industri di Kabupaten Mojokerto, lanjut dia, tidak berjalan tanpa arah. Sudah ada Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2020-2040 yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pedoman pengembangan industri yang terarah, berdaya saing, dan berbasis teknologi.
Dalam kesempatan itu, Gus Barraa memaparkan lima fokus penguatan:
Pertama, daya saing industri. Produktivitas ditingkatkan lewat efisiensi produksi, kualitas produk yang lebih baik, tenaga kerja yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi digital.
Kedua, kemitraan dengan IKM. Perusahaan menengah dan besar didorong bermitra dengan IKM dan usaha lokal, baik dalam pasokan bahan baku, proses produksi, pemakaian produk lokal yang sesuai standar, pendampingan mutu, maupun perluasan pemasaran.
Ketiga, tenaga kerja lokal. Kompetensi pekerja ditingkatkan melalui kolaborasi perusahaan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, agar keahlian yang dimiliki sesuai kebutuhan industri.
“Saya berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Di samping itu, perusahaan juga wajib memperhatikan pemenuhan hak tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja,” tegasnya.
Keempat, investasi dan lingkungan. Iklim usaha yang kondusif, perizinan yang jelas sesuai kewenangan, dan kepastian tata ruang menjadi kunci. Di sisi lain, industri wajib mengelola limbah, menghemat energi dan air, serta menjaga lingkungan.
Kelima, infrastruktur dan pasar. Pelaku industri diminta menyampaikan kebutuhan infrastruktur dan kendala distribusi secara terukur, agar bisa ditindaklanjuti bersama perangkat daerah dan instansi terkait.
Gus Barraa juga menekankan workshop bukan sekadar forum diskusi. Forum ini harus melahirkan rekomendasi yang bisa dieksekusi, seperti pemetaan hambatan perusahaan, kebutuhan pelatihan tenaga kerja, peluang kemitraan dengan IKM, hingga bentuk dukungan pengembangan usaha.
“Masukan tersebut perlu dirangkum dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait bersama para pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, hasil workshop dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan industri di Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, Gus Barraa optimistis industri Mojokerto akan semakin kuat, menyerap lebih banyak tenaga kerja, menguatkan usaha lokal, dan meningkatkan daya saing daerah.(Tik)
