Mojokerto – majalahmojokertopos.com : Komisi IV DPRD Kab. Mojokerto konsultasi Pembahasan Raperda APBD TA. 2020 Bidang Kesehatan ke Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dalam rangka, Senin (14/10/2019).
Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Sopi’i, S.P dan diterima langsung oleh drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Ibu drg. Lili Aprilianti, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Dinkes Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Kesehatan RI juga akan melakukan pendataan kembali status gizi masyarakat utk mengetahui kualitas kesehatan terutama tingkat gizi masyarakat Jawa Timur.
“Bahaya stunting penting untuk diwaspadai lantaran dampaknya buruk pada anak secara fisik tumbuh kembang tidak seimbang, seperti tingginya dibawah normal atau lebih pendek, kemampuan intelektual rendah dan saat dewasa berpotensi ada gangguan metabolisme. Seperti diabetes dan hipertensi, serta gangguan metabolisme lainnya, dan sejauh ini meski sudah melakukan interfensi namun hasil menurunkan angka stunting tidak bisa dilihat dalam waktu singkat,” tegasnya.
Lebih lanjut, drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur juga mengatakan bahwa program penanganan stunting ini sinergi dengan program nasional dari Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Di 12 kabupaten di Jatim ini mereka mendapatkan interfensi. Mulai dari penanganan bayi stunting, penyuluhan pada remaja calon ibu dan juga yg memiliki kerurunan stunting. Dan saat ini angka stunting di Jatim masih berkisar antara 26,2 dari angka pemantauan gizi masyarakat dan dihitung dari riset kesehatan dasar.
“Kami berharap ada terobosan dan interfensi dari daerah juga dilakukan utk membantu penyelesaian masalah yg ada. Dicontohkan di Jatim tidak semua daerah memiliki kasus stunting, maka penanganan intensif tidak bisa disamaratakan disemua daerah. Kebijakan lokal seperti tradisi yg baik dimasyarakat harus tetap dilestarikan utk bisa merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya kesehatan,” pungkasnya. (Tik/Adv)