MOJOKERTO, mojokertopos.com – Fokus pada kualitas perencanaan dan pemerataan pelaksanaan program menjadi benang merah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu (8/4/2026). Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan 18 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya memperkuat efektivitas pembangunan daerah.
Rapat yang digelar di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Mojokerto itu dipimpin Ketua DPRD Ery Purwanti dan dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota, jajaran OPD, serta Forkopimda. Agenda ini menjadi bagian penting dalam siklus akuntabilitas pemerintahan, sekaligus ruang evaluasi menyeluruh terhadap capaian dan kekurangan selama satu tahun anggaran.
Melalui Panitia Khusus (Pansus), DPRD merumuskan 18 rekomendasi yang dibacakan juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo. Rekomendasi tersebut menitikberatkan pada perbaikan tata kelola program, peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta penguatan dampak pembangunan bagi masyarakat.
Ketua DPRD, Ery Purwanti, menyampaikan bahwa LKPJ Wali Kota Mojokerto secara umum dapat diterima, namun tetap disertai sejumlah catatan strategis. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan setiap program berjalan optimal dan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran.
“Rekomendasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, merata, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah pola pelaksanaan program yang dinilai masih cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas output kegiatan serta mengurangi efektivitas capaian pembangunan.
Nuriono Sugi Raharjo menegaskan, perencanaan yang matang dan distribusi kegiatan yang proporsional sepanjang tahun menjadi kunci agar program berjalan maksimal.
“Pelaksanaan kegiatan harus dirancang lebih merata, sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun yang berisiko mengurangi kualitas hasil,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah. Penguatan sektor pariwisata turut didorong sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah.
Di sisi lain, capaian di bidang sosial mendapat apresiasi, khususnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan. Meski demikian, DPRD mengingatkan agar kualitas layanan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Ketepatan sasaran program bantuan sosial juga menjadi perhatian, guna memastikan intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Tak hanya pada aspek program, DPRD juga menekankan pentingnya penyajian LKPJ yang lebih transparan, informatif, dan berbasis data. Hal ini dinilai krusial untuk mendukung proses evaluasi yang lebih akurat dan komprehensif.
Melalui rekomendasi yang disampaikan, DPRD berharap Pemerintah Kota Mojokerto mampu melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan, sehingga pembangunan daerah ke depan semakin efektif dan berorientasi pada hasil.(Tik/Adv)
