Mojokerto, mojokertopos.com – Pemerintah Kota Mojokerto kembali mencatatkan capaian gemilang dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkot berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilangsungkan pada Jumat (2/5) di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo. Kepala BPK Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin, secara langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.
Prestasi ini menegaskan keberhasilan Pemkot Mojokerto dalam menjaga konsistensi tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran publik. Penghargaan dari BPK ini bukan sekadar simbol administratif, melainkan menjadi bukti konkret dari sistem keuangan daerah yang terstruktur dan kredibel.
Wali Kota Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras seluruh jajarannya. Ia menilai keberhasilan mempertahankan WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil sinergi yang solid dari berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari komitmen kami bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya. WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi wujud dari tanggung jawab kami terhadap publik,” ujar Ning Ita usai menerima laporan hasil pemeriksaan.
Menurut Ning Ita, opini WTP sejatinya adalah pengakuan atas disiplin birokrasi dalam mengelola keuangan negara secara tertib, patuh terhadap peraturan, dan fokus pada kemanfaatan bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola anggaran yang berintegritas.
“Setiap sen dari anggaran daerah adalah amanah rakyat. Karena itu, prinsip kehati-hatian dan transparansi mutlak dijalankan di setiap lini birokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK dalam laporannya. Wali Kota mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan hasil audit tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Kami minta seluruh OPD menjadikan rekomendasi BPK maupun BPKP sebagai acuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan. Ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola daerah,” lanjutnya.
Capaian WTP kesebelas ini sekaligus mempertegas posisi Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah dengan performa keuangan terbaik di Jawa Timur. Prestasi ini juga dinilai mampu memacu semangat seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkesinambungan.
“Semoga penghargaan ini semakin menginspirasi kami untuk terus meningkatkan kapasitas SDM, serta menyajikan laporan keuangan yang transparan, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Mojokerto,” pungkas Ning Ita.(Tik/Adv-kom)