MOJOKERTO, mojokertopos.com – Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan program rutin perawatan dan pembenahan jalan tetap berjalan hingga tahun 2026 mendatang. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, PUPR Kota Mojokerto tetap berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus melanjutkan sejumlah proyek strategis berskala besar.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, Feri Hendra Kurniawan, ST, saat ditemui awak media di kantor PUPR Kota Mojokerto, Jalan Bypass, Selasa (23/12/2025). Feri menegaskan, pelayanan publik di bidang infrastruktur akan tetap dioptimalkan melalui pola kerja responsif berbasis laporan masyarakat, meskipun pagu anggaran tahun 2026 tidak sebesar tahun sebelumnya.
Menurut Feri, mekanisme penanganan jalan rusak di Kota Mojokerto dilakukan dengan sistem yang hampir serupa dengan aplikasi Curhat Ning Ita. Selain menerima laporan resmi melalui kanal pengaduan, PUPR juga membuka ruang partisipasi publik dari berbagai elemen, mulai dari media, LSM, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok warga.
“Setiap laporan yang masuk harus jelas pelapornya, disertai dokumentasi berupa foto atau video. Setelah itu tim langsung melakukan survei lapangan. Saya pastikan, dalam hitungan jam sudah ada tindak lanjut sesuai arahan Ibu Wali Kota,” ujar Feri, yang mengaku telah lama berkarier di lingkungan PUPR dan pernah menjadi leader proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM).
Hingga akhir tahun 2025, lanjut Feri, anggaran rutin pembenahan jalan masih tersedia dan terus dimaksimalkan untuk menangani laporan maupun temuan di lapangan. Selama ini, anggaran perawatan jalan dialokasikan sekitar Rp2 miliar per tahun. Untuk tahun 2026, pihaknya sempat mengajukan kenaikan menjadi Rp3 miliar, namun yang disetujui justru berada di bawah Rp2 miliar.
“Kondisi tahun 2026 memang berbeda. Anggaran pembenahan jalan diperkirakan hanya sekitar Rp1,5 miliar karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat dan berkurangnya dana transfer ke daerah. Konsekuensinya, kami harus menerapkan skala prioritas agar anggaran cukup hingga akhir tahun,” jelasnya.
Meski demikian, PUPR Kota Mojokerto tetap akan menangani sedikitnya lima proyek besar pada tahun 2026. Feri menyebutkan, dua proyek baru akan dibangun di kawasan Jalan Bhayangkara, yakni Gedung Baznas–CSR dan Kantor BPBD Kota Mojokerto. Selain itu, PUPR juga akan menuntaskan pembangunan GOR Ahmad Yani, khususnya pada fasilitas parkir dan tiga akses jalan masuk.
Tak hanya itu, proyek Kolam Retensi Wilwatikta di Kelurahan Kedundung juga akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir, bersamaan dengan pembangunan Masjid di eks Kantor DPRD Kota Mojokerto.
Namun demikian, Feri mengungkapkan bahwa proyek ikonik Taman Bahari Mojopahit (TBM) belum masuk dalam daftar anggaran tahun 2026. “Untuk TBM sementara nihil di APBD murni. Kemungkinan baru akan muncul di perubahan anggaran (PAK) atau dilanjutkan pada tahun 2027,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh program dan proyek PUPR tetap diarahkan untuk mendukung kenyamanan, keselamatan, serta kualitas hidup masyarakat Kota Mojokerto, dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan respons cepat terhadap kebutuhan publik.(Tik/Adv)
