MOJOKERTO, mojokertopos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Minggu (22/11/2026).
Persetujuan itu diambil setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan pembahasan selama empat hari, 14-17 November 2026.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Eri Purwanti, memimpin rapat paripurna yang dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan undangan lainnya.
Dalam APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 843,76 miliar, sedangkan belanja daerah Rp 933,51 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan direncanakan Rp 96,20 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 6,44 miliar, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp 89,75 miliar.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Mojokerto menyatakan sepakat terhadap Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Juru bicara DPRD, Nuryono Sugi Raharjo, menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan APBD 2027.
Pertama, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). DPRD meminta pemerintah kota terus menggali potensi PAD melalui inovasi dan optimalisasi sumber pendapatan agar kemandirian fiskal meningkat dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat berkurang.
Kedua, penyelesaian piutang daerah. OPD terkait diminta meningkatkan penagihan agar potensi pendapatan yang belum terealisasi dapat dioptimalkan.
Ketiga, pengelolaan sampah. DPRD menilai pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir, perlu dilakukan secara lebih terpadu.
Keempat, kinerja perusahaan daerah. DPRD menyoroti keberlangsungan PT PDAM Maja Tirta Mojokerto. Pemerintah kota diminta melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh agar perusahaan daerah itu meningkatkan kualitas pelayanan air bersih sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dalam laporan Banggar disebutkan, penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Maja Tirta hingga 2022 mencapai sekitar Rp 43 miliar. Namun, nilai modal yang tersisa saat ini diperkirakan sekitar Rp 900 juta.
Kelima, belanja pegawai. DPRD menyoroti porsi belanja pegawai yang masih 33 persen. Pemerintah kota diminta melakukan penyesuaian, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.
Keenam, perlindungan tenaga kerja rentan. DPRD mendukung program perlindungan bagi 39.000 tenaga kerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaannya diharapkan didukung perencanaan anggaran yang memadai, baik melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) maupun APBD, agar berjalan berkelanjutan.
Ketujuh, pariwisata. Pemerintah kota didorong mengembangkan potensi wisata Kota Mojokerto agar berdampak pada perekonomian warga dan peningkatan PAD.
Kedelapan, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang direncanakan memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat pada 2027 perlu dipercepat.
Kesembilan, pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). OPD terkait diminta terus memutakhirkan dan memverifikasi data agar bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran.
Eri Purwanti mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, yang telah berkontribusi dalam pembahasan bersama TAPD.
Ia berharap APBD yang disepakati menjadi landasan pelaksanaan pembangunan daerah dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Persetujuan bersama ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Eri.
Selanjutnya, Raperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Tik/Adv)














