MOJOKERTO, Mojokertopos.com — Budiarto, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Fraksi PKS, menggelar reses dan menyerap lima persoalan utama warga di halaman GOR Indoor Tennis, Jalan Jokotole, Minggu (23/8/2026).
Isu yang mencuat meliputi pelayanan publik, anggaran pokir DPRD, layanan dasar, penataan PKL, hingga akurasi data penerima bantuan sosial.
“Reses ini bukan sekadar datang, bertemu masyarakat, lalu selesai. Ada aspirasi yang harus kami dengarkan dan ada persoalan yang harus kami perjuangkan. Prinsip saya sederhana, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan tanpa henti dan dilakukan dengan sepenuh hati,” kata Budiarto.
*1. Anggaran Pokir Tergerus Efisiensi*
Budiarto menyoroti dampak efisiensi terhadap anggaran pokok-pokok pikiran pokir. Ia menilai pokir merupakan muara dari kebutuhan warga yang disampaikan ke anggota dewan.
“Pokir itu lahir dari aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat menyampaikan kebutuhan, tentu ada harapan agar kebutuhan itu bisa diperjuangkan. Karena itu, meskipun ada efisiensi, bukan berarti aspirasi masyarakat kemudian kita tinggalkan. Tetap harus kita perjuangkan sesuai kemampuan anggaran dan aturan yang ada,” ujarnya.
2. Layanan Dasar Harus Jadi Prioritas
Selain pokir, Budiarto menekankan layanan dasar tidak boleh terabaikan. Menurutnya, kehadiran pemerintah diukur dari manfaat yang dirasakan warga sehari-hari.
“Yang paling penting adalah kebutuhan dasar masyarakat jangan sampai terabaikan. Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan. Bagi saya, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak program yang dibuat, tetapi apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
3. Penataan PKL Butuh Solusi Dua Sisi
Persoalan pedagang kaki lima juga disorot. Budiarto meminta penataan kota tidak semata menertibkan, tetapi juga memberi ruang ekonomi bagi warga kecil.
“PKL juga bagian dari masyarakat Kota Mojokerto. Mereka mencari nafkah, menghidupi keluarga dari usaha itu. Penataan memang penting, tetapi jangan sampai pendekatannya hanya menertibkan. Kita harus mencari jalan supaya kota tetap tertata, sementara pedagang kecil juga tetap bisa mencari penghasilan dengan baik,” katanya.
4. Evaluasi Sistem Desil Bansos
Isu keempat adalah penentuan penerima bansos, berbasis desil. Budiarto meminta Pemkot melakukan evaluasi agar bantuan tepat sasaran.
“Kebijakan desil perlu dievaluasi. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi karena masuk kategori tertentu justru tidak mendapatkan bansos. Sebaliknya, kita juga harus memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang memang berhak. Data harus terus diperbaiki supaya bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
5. Aspirasi Harus Masuk Meja Pembahasan
Budiarto menegaskan, lima catatan itu akan dibawa ke rapat komisi dan Banggar DPRD Kota Mojokerto.
“Aspirasi masyarakat jangan berhenti menjadi catatan di atas kertas. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah membawa aspirasi itu ke dalam pembahasan dan memperjuangkannya. Hasil akhirnya memang bergantung pada proses dan kemampuan anggaran, tetapi kewajiban kami adalah tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Tik/Adv)
