Mojokerto, mojokertopos.com :
Di tengah dinamika politik lokal yang kerap keras, sosok Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti, tampil dengan gaya kepemimpinan berbeda tegas dalam keputusan, namun tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Kiprahnya tak hanya terlihat di ruang sidang, tetapi juga dalam memperjuangkan nasib tenaga non-ASN hingga ke tingkat pusat.
Ketukan palu sidang terdengar mantap di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, menandai dimulainya agenda penting yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ery Purwanti. Suasana ruang sidang seketika hening, perhatian peserta rapat terpusat pada sosok perempuan yang memimpin jalannya forum dengan penuh kendali. Bukan sekadar menjalankan fungsi formal, Ery menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas, terukur, sekaligus responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Di tengah dominasi laki-laki dalam dunia legislatif, kehadiran Ery Purwanti menjadi warna tersendiri. Ia tidak hanya menjalankan peran sebagai pimpinan lembaga, tetapi juga membawa perspektif yang lebih membumi, menggabungkan ketegasan kebijakan dengan sensitivitas terhadap persoalan sosial, khususnya yang menyentuh kelompok rentan.
Baginya, jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan soal kedudukan, tapi tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus berpihak pada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perlindungan,” ujarnya.
Komitmen tersebut terlihat nyata saat ia memperjuangkan nasib 18 tenaga non-ASN di Kota Mojokerto yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak berhenti pada pembahasan di tingkat daerah, Ery mengambil langkah strategis dengan membawa langsung aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Ia mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, guna menyampaikan kondisi riil para tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan kepastian status. “Kami tidak berbicara sekadar angka. Ini tentang pengabdian bertahun-tahun yang layak dihargai dengan kepastian,” tegasnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada forum formal. Bersama jajaran DPRD, Ery mengawal langsung proses tersebut agar aspirasi para tenaga non-ASN tidak tenggelam dalam mekanisme birokrasi yang kompleks.
Menurutnya, di balik angka belasan tenaga non-ASN itu, terdapat cerita panjang tentang pengabdian, tanggung jawab keluarga, hingga ketidakpastian masa depan. Hal-hal tersebut, kata dia, tidak bisa dipandang semata sebagai data administratif.
Dalam menjalankan tugasnya, Ery dikenal mampu memadukan dua sisi kepemimpinan yang jarang berjalan beriringan: ketegasan dan empati. Di ruang sidang, ia tampil disiplin, sistematis, dan berorientasi pada hasil. Namun di luar forum resmi, ia menunjukkan pendekatan yang lebih humanis, mendengar, memahami, dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Perhatian terhadap hak-hak pekerja menjadi salah satu fokus yang konsisten ia suarakan. Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan terhadap masyarakat dapat diwujudkan.
“Kalau bicara pembangunan, manusianya harus menjadi prioritas. Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi justru terabaikan,” ungkapnya.
Dalam konteks yang lebih luas, kiprah Ery Purwanti mencerminkan peran perempuan dalam politik yang semakin strategis. Kehadirannya tidak hanya membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing, tetapi juga mampu memimpin dan menentukan arah kebijakan dengan pendekatan yang lebih seimbang.
Melalui langkah-langkahnya, baik di ruang sidang maupun di tingkat kementerian, Ery Purwanti menegaskan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga ruang pengabdian. Sebuah ruang di mana keberanian untuk bersuara dan memperjuangkan keadilan menjadi kunci utama.
Di tengah lanskap politik yang terus berkembang, kepemimpinan seperti inilah yang menjadi harapan, tegas dalam prinsip, namun tetap berpijak pada nilai kemanusiaan.(Tik/Adv)
