Mojokerto, mojokertopos.com : Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Puri Kamis (6/11) untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal di tengah polemik internal yang sempat mencuat. Sidak ini digelar sebagai langkah cepat DPRD dalam menindaklanjuti laporan dan memastikan tidak ada gangguan layanan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan, menyampaikan bahwa sidak dilakukan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab DPRD dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya kesehatan. Ia menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan seluruh proses pelayanan tetap berjalan normal dan tidak terdampak persoalan internal di lingkungan puskesmas.
“Ini bagian dari atensi kami agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Setelah kami cek langsung ke lapangan, layanan di Puskesmas Puri berjalan baik dan tidak terganggu,” ujarnya.
Dewan juga mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto dalam merespons dinamika yang terjadi. Menurut Agus Fauzan, koordinasi antara Komisi IV dan dinkes menjadi kunci penting agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat. “Terima kasih kepada dinkes yang telah menindaklanjuti hasil hearing bersama Komisi IV. Ke depan, kami bersama OPD terkait akan terus memperketat fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Di sisi pengawasan, Komisi IV menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh puskesmas di Mojokerto menjalankan tugas sesuai ketentuan, baik dalam aspek pelayanan maupun pengelolaan internal. DPRD menilai bahwa stabilitas di lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini Sulistyowati, menyatakan bahwa polemik yang sempat mencuat menjadi momentum bagi dinkes untuk berbenah. Ia menjelaskan bahwa kepala puskesmas telah beberapa kali dipanggil untuk mendapatkan pembinaan terkait keluhan pegawai, khususnya mengenai kebijakan internal yang dinilai memberikan tekanan dan memengaruhi suasana kerja.
“Peristiwa ini menjadi evaluasi penting bagi kami untuk memperbaiki pola pembinaan dan memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal,” jelasnya.
Dengan adanya sidak dan evaluasi bersama ini, DPRD dan dinkes menegaskan komitmen berkelanjutan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto, agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang profesional, aman, dan berkualitas.(Tik/Adv)
