MOJOKERTO – Suasana Balai Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Jumat (5/6/2026) sore tampak berbeda. Di tengah forum bertajuk “Hari Fraksi PKB”, para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi di lapangan.
Berhadapan langsung dengan anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, para perangkat desa menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari penghasilan tetap (siltap) yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja, kepesertaan BPJS yang belum optimal, hingga kepastian tunjangan purna bakti bagi perangkat desa yang memasuki masa pensiun.
Dialog berlangsung hangat dan terbuka. Satu per satu perwakilan PPDI menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Selain meningkatnya tuntutan administrasi dan digitalisasi pelayanan publik, perangkat desa juga harus menangani berbagai urusan sosial kemasyarakatan yang kerap menyita waktu hingga di luar jam kerja.
“Kerja kami dari pagi sampai malam. Namun ketika sakit, masih banyak rekan-rekan perangkat desa yang mengalami kendala terkait BPJS,” ungkap salah seorang peserta forum.
Garda Terdepan Pelayanan Publik
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti, mengatakan perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan para perangkat desa.
“Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan. Mereka bekerja melayani kebutuhan masyarakat hampir sepanjang waktu, sehingga kesejahteraan mereka harus mendapatkan perhatian yang layak,” ujar Eka.
Ia menilai kompleksitas tugas perangkat desa saat ini semakin meningkat. Berbagai program pemerintah, pengelolaan data kependudukan, penyaluran bantuan sosial, hingga pelayanan administrasi berbasis digital sebagian besar berada di tingkat desa.
Karena itu, lanjut Eka, aspirasi terkait peningkatan siltap dan penguatan jaminan sosial layak menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
“Ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Fraksi PKB siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah daerah,” tegasnya.
Aspirasi Akan Dibawa ke DPRD
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Lutfi Ramdhani, menegaskan bahwa forum dialog tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan PPDI akan dibahas dalam rapat internal fraksi sebelum diteruskan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD, termasuk melalui komisi terkait dan Badan Anggaran (Banggar).
“Kami akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan PPDI melalui mekanisme yang ada di DPRD. Harapannya, persoalan-persoalan yang disampaikan dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan kondisi daerah,” kata Lutfi.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan perangkat desa sejatinya merupakan investasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika perangkat desa mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal.
PPDI Harapkan Langkah Konkret
Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Heru, mengapresiasi ruang dialog yang diberikan Fraksi PKB. Menurutnya, komunikasi langsung dengan wakil rakyat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan perangkat desa.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah setelah aspirasi ini disampaikan, sehingga kesejahteraan dan perlindungan bagi perangkat desa dapat semakin baik,” ujarnya.
Heru mencontohkan persoalan tunjangan purna bakti yang hingga kini masih menjadi harapan banyak perangkat desa. Tidak sedikit perangkat desa yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun namun belum memperoleh jaminan kesejahteraan yang memadai saat memasuki masa pensiun.
Selain itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan juga dinilai masih perlu mendapat perhatian agar seluruh perangkat desa memperoleh perlindungan yang setara.
“Kami tidak meminta yang berlebihan. Yang kami harapkan adalah adanya kepastian dan perlindungan yang layak bagi perangkat desa,” tuturnya.
Menanti Tindak Lanjut Kebijakan
Program “Hari Fraksi PKB” sendiri merupakan agenda rutin Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut digelar di berbagai wilayah dengan melibatkan beragam elemen masyarakat, mulai dari kelompok tani, pelaku UMKM, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan.
Kini, berbagai aspirasi yang disampaikan PPDI berada di tangan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret.
Perangkat desa telah menyampaikan suaranya. Selanjutnya, publik menanti sejauh mana aspirasi terkait siltap, jaminan sosial, dan tunjangan purna bakti dapat diwujudkan dalam bentuk program maupun kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi para pelayan masyarakat di tingkat desa.(Tik/Adv)
