MOJOKERTO, Mojokertopos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat tata kelola pendapatan daerah, khususnya pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan menekankan pentingnya transparansi, akurasi data, dan pelayanan berbasis digital. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemkab menggelar rapat koordinasi bersama PPAT dan PPATS se-Kabupaten Mojokerto di Hotel Aston, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Jumat (21/11).
Kegiatan yang diikuti 132 PPAT dan PPATS aktif ini menjadi momentum penyelarasan sistem dan data pertanahan, sekaligus membangun pola kerja kolaboratif untuk mendukung efektivitas pemungutan BPHTB tahun 2025. Fokus utama rapat bukan hanya pada capaian pendapatan, tetapi juga pada upaya memastikan proses administrasi pertanahan berjalan tertib, berkeadilan, dan terdokumentasi secara digital.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (Gus Barra), menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola BPHTB tidak hanya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga memperbaiki ekosistem pelayanan publik yang lebih profesional dan transparan.
“Pengelolaan BPHTB bukan sekadar soal berapa besar pendapatannya, tetapi bagaimana prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, datanya akurat, dan pelayanannya memberikan kepastian bagi masyarakat. Sinergi kuat dengan PPAT dan PPATS menjadi kunci untuk menciptakan layanan pertanahan yang tertib dan berkeadilan,” ujar Gus Barra.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para PPAT/PPATS yang selama ini konsisten mendukung pemkab. Menurutnya, harmonisasi data serta koordinasi lintas pihak harus terus ditingkatkan, selaras dengan Perda 7/2025 tentang Perubahan APBD 2025.
“Dengan kolaborasi yang baik, saya optimistis target PAD dari BPHTB tahun 2025 dapat tercapai bahkan melampaui. Yang terpenting adalah memastikan tata kelolanya semakin transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, menyampaikan bahwa kerja sama yang dibangun telah menunjukkan hasil positif. Hingga 20 November 2025, realisasi BPHTB telah menembus Rp 61,6 miliar atau 86,54 persen dari target Rp 71,2 miliar.
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Namun target 100 persen masih harus dikejar melalui sinergi yang lebih kuat dan perbaikan alur layanan. Kami berharap dukungan PPAT/PPATS terus meningkat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan, Bapenda mengandalkan sejumlah inovasi digital seperti SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online) dan GISEL (Geographic Information System Electronic Layout). Melalui platform tersebut, proses penghitungan, pengecekan, hingga pembayaran BPHTB dapat dilakukan secara elektronik.
“Inovasi digital ini membantu mempercepat pelayanan, meningkatkan kejelasan informasi, serta meminimalkan potensi kekeliruan data. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan PPAT/PPATS sebagai mitra utama kami,” tutur Nurul.
Dengan sinergi yang diperkuat, tata kelola data yang lebih akurat, serta transformasi digital yang terus dipercepat, Pemkab Mojokerto optimistis pengelolaan BPHTB ke depan akan semakin tertib, transparan, dan mendukung penguatan PAD secara berkelanjutan. (Den/Adv)
