Mojokertopos.com : Ada kabar gembira bagi segenap PKL di Modongan yang berjualan diatas Sungai setempat, Pasalnya dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (12/06/2023) bertempat digedung DPRD Kabupaten Mojokerto terkait rencana normalisasi sungai Desa Modongan yang terpaksa menggusur 87 lapak milik pedagang setempat terancam dibongkar. Ketua Komisi III Pitung Hariyono mengatakan Pemerintah selaku pelaksana proyek tersebut masih perlu menunda proyek tersebut dengan alasan kemanusiaan.
Sesuai pantauan media ini, Alasan pembongkaran sejumlah lapak ini disinyalir penyebab banjir tahunan yang terjadi di Desa Modongan. Bahkan penghuni lapak sudah mendapatkan surat teguran soal pembongkaran sejumlah dua kali dari Satpol PP selaku Penegak Perda.
Ketua Komisi III Pitung Hariyono saat memberikan keterangan Pers menyampaikan bahwa hasil Rapat Dengar Pendapat(RDP) kali masih perlunya PKL diberi kesempatan dengan alasan ekonomi dan banyak pertimbangan lainnya termasuk faktor kemanusiaan.
”Persoalan ini perlu ada sosialisasi sebelum ada normalisasi, persoalan yang ada di tingkat Desa pasti ada keterlibatan pemerintah desa, Pemerintah dan Dewan harus berpihak pada PKL” ujarnya.
Menurutnya Politisi PKB ini, dari awal sudah berdiri atas Ijin Pemerintah, bangunan PKL telah puluhan tahun berdiri, padahal bangunan itu dianggap melanggar, mestinya ada panbor atau papan larangan namun selama ini tidak pernah ada larangan.
“Pedagang sudah mengakui salah, namun dengan hadirnya pemerintah saat ini semoga ada solusi yang terbaik.Berbicara asas keadilan, banyak PR di kabupaten Mojokerto ini. Yang mencari rejeki ditepi jalan di Kabupaten Mojokerto sangat banyak harus dilindungi dan dicarikan solusi jika terpaksa harus dipindah harus ada solusinya. Komisi I dan Komisi III dalam waktu dekat mau Sidak ke Lokasi PKL Modongan” jelasnya
Sementara Kabid Bina Manfaat Sumber Daya Air Provinsi Jawa timur Rose Rante Pademme menjelaskan bahwa surat peringatan sudah disampaikan satu dan dua kali, hal ini menindaklanjuti surat dari satpol PP Mojokerto untuk melakukan normalisasi, dari dua Desa ada PKL 87, 11 dibongkar mandiri, jadi tak perlu dikaji kembali. Sesuai asas manfaat adalah untuk kepentingan orang banyak, hulu maupun hilir,” katanya.
Menurutnya, ketika melakukan normalisasi nanti tidak dengan cara manual namun tetap memakai alat berat dan bangunan PKL harus terpaksa dibongkar. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, skala prioritas dan permintaan oleh kabupaten setempat, hal ini tak mungkin dilakukan se Jatim.
Untuk sosialisasi tak hanya mengumpulkan orang, tetapi lebih mengena kita datangi satu persatu. Kita libatkan juga dari unsur Forpimda. Untuk diketahui, terkait tentang relokasi tempat tinggal maupun para PKl di Surabaya semua sudah siap, tapi tampaknya di Mojokerto ini belum siap,” tandasnya.
Camat Sooko Maslucman saat ditemui media ini menjelaskan, berbicara soal dampak, yakni bencana banjir bisa terselesaikan ada dua sungai yang mempunyai peran penyebab banjir, ketika musim hujan pasti banjir, sampah banyak tersangkut dibawah bangunan, bahkan banjir hingga ke dusun Sasap.
“Banjir di wilayah Modongan disebabkan dua sungai, dengan arus yang tidak lancar salah satu penyebabnya juga dampak pembangunan 87 PKL Modongan,” ungkapnya.(Tik/Adv)