MOJOKERTO, Mojokertopos.com – Suasana Kantor Persatuan Wartawan Mojokerto Raya (PWMR) terasa berbeda pada Jumat (13/11/2026) malam.
Biasanya kantor itu hanya jadi tempat wartawan berkumpul, menyusun berita & rapat anggota PWMR. Malam itu, kantor tersebut menerima kunjungan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan.
Dia datang bukan hanya untuk silaturahmi, tetapi membawa kepercayaan besar untuk PWMR.
Agus Fauzan mengawali sambutannya dengan ucapan terima kasih. Sebanyak 15 anggota PWMR dinilai telah membantu meliput pelantikan rotasi 4 perangkat Desa Brangkal yang digelar beberapa hari sebelumnya.
Menurutnya, pemberitaan media bukan sekadar kabar, melainkan dokumentasi sejarah dan bukti keterbukaan pemerintah desa.
“Terima kasih kepada PWMR yang telah meliput kegiatan pelantikan rotasi perangkat Desa Brangkal,” ucapnya.
Berkat liputan itu, masyarakat di luar Desa Brangkal pun bisa tahu bahwa desa tersebut telah melakukan penyegaran perangkat demi pelayanan yang lebih baik.
Lebih dari sekadar apresiasi, Agus Fauzan menyampaikan pengakuan jujur. Selama ini, publikasi di kegiatannya dan kegiatan Kades Brangkal dinilai belum terorganisir.
Terkadang media datang beramai-ramai, tetapi tidak jelas siapa yang benar-benar meliput. Terkadang berita tayang, terkadang tidak. Koordinasi pun sering tidak berjalan.
Karena kondisi itu, Agus Fauzan dan Istri Nur Eli memutuskan menyerahkan urusan publikasi kepada PWMR. Seluruh kegiatan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Desa Brangkal ke depan akan dipublikasikan lewat PWMR.
Agar tidak lagi kacau, mekanisme publikasi disepakati lewat satu pintu, yakni melalui Ketua PWMR Jayak Mardiansyah.
“Jadi satu pintu melalui Ketua PWMR Jayak Mardiansyah untuk honor publikasinya,” tegas Agus Fauzan.
Ia juga menyampaikan, di luar PWMR pihaknya mohon maaf tidak ada honor publikasi. Bukan untuk menutup akses media lain, melainkan agar pengelolaan publikasi lebih tertib, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Agus Fauzan menegaskan, yang ingin diakomodir adalah wartawan yang benar-benar bekerja, datang ke lokasi, melihat langsung, mewawancarai narasumber, menulis, dan menayangkan berita sesuai fakta dan kode etik jurnalistik.
Bukan yang hanya datang untuk absen atau sekadar menitipkan nama tanpa menghasilkan berita.
Ia juga menekankan prinsip pentingnya tentang peran media.
“Media itu bukan menjadi media yang ditakuti, tapi media yang benar-benar memberitakan secara fakta,” katanya.
Melalui PWMR, ia ingin mengubah stigma media yang menakutkan. Media harus menjadi mitra pembangunan dan jembatan informasi yang memberitakan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi.
Ketua PWMR Jayak Mardiansyah menyambut kepercayaan itu dengan rasa syukur.
“Terima kasih atas kepercayaan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dan Kepala Desa Brangkal, semoga kerja sama publikasi media ini terus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama ini tidak hanya menguntungkan narasumber atau wartawan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat lewat informasi yang benar dan jelas.
Jayak juga berharap semakin banyak narasumber di luar OPD Kota dan Kabupaten Mojokerto yang ikut mempercayakan publikasi ke PWMR. Anggota PWMR, menurutnya, selama ini sudah terbukti bekerja sama baik dengan OPD Kota maupun Kabupaten.
Jayak juga menyoroti persoalan yang kerap muncul saat pelantikan perangkat desa dan reses. Dua kegiatan itu sering didatangi puluhan orang yang mengatasnamakan wartawan, padahal yang benar-benar menulis berita hanya sedikit.
Kondisi itu sering membuat panitia bingung, anggaran publikasi membengkak, dan wartawan yang bekerja sungguhan merasa tidak dihargai.
Kerja sama satu pintu ke PWMR dinilai bisa menjadi solusi agar lebih jelas, tertib, dan efisien.
Dari sisi anggaran, sistem satu pintu juga dinilai lebih hemat. Narasumber tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk puluhan orang yang tidak jelas hasil kerjanya.
Jayak menegaskan, honor publikasi diberikan setelah berita tayang. Nantinya ada 15 media yang menayangkan, sesuai jumlah anggota PWMR. Setelah itu, baru PWMR berhak menerima honor.
Sistem ini dinilai adil dan transparan. Tidak ada lagi bayar di depan tanpa kejelasan, tidak ada lagi datang saja sudah dapat honor. Semua berdasarkan kerja nyata: berita tayang, honor dibayar.
Pertemuan malam itu menggambarkan sinergi tiga pilar: wakil rakyat, kepala desa, dan media.
Agus Fauzan bertugas mengawasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nur Eli bertugas membangun desa dan melayani warga. PWMR bertugas menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Jika tiga pilar ini berjalan dengan sistem yang terorganisir, pembangunan diyakini berjalan lebih cepat dan masyarakat lebih percaya karena informasi disampaikan terbuka.
Harapannya, publikasi ke depan bukan sekadar pencitraan atau foto seremonial. Tetapi publikasi yang membangun, mengedukasi, dan membuat masyarakat tahu program apa yang diperjuangkan Komisi IV dan pembangunan apa yang berjalan di Desa Brangkal.
Dari Kantor PWMR, sebuah kepercayaan telah diberikan. Kini tinggal bagaimana PWMR menjaganya, dan bagaimana Agus Fauzan dan Nur Eli membuktikan kepercayaan itu tidak salah alamat.
Publikasi yang baik, pada akhirnya, bukan diukur dari seberapa sering nama seseorang muncul di berita, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.(Tik)












