KOTA MOJOKERTO, mojokertopos.com – Menindaklanjuti evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda dan Ranperwali Perubahan APBD 2026, DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat kerja bersama TAPD, Rabu (23/9/2026).
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menjelaskan, evaluasi tersebut wajib dilakukan sesuai regulasi untuk memastikan produk hukum daerah yang sudah disepakati tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Dalam evaluasi ini terdapat catatan-catatan, baik berupa koreksi maupun rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera menindaklanjuti setiap koreksi dan rekomendasi tersebut,” kata Ery.
Ia menegaskan tindak lanjut hasil evaluasi sangat penting agar pelaksanaan program di APBD Perubahan 2026 bisa optimal.
Ery meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto langsung tancap gas menjalankan program kerja yang sudah ditetapkan, karena waktu penyerapan APBD Perubahan 2026 sangat terbatas.
“Kami harus memastikan kepada OPD-OPD untuk segera menjalankan setiap program kerja dan kegiatan. Mengingat sisa waktu untuk penyerapan APBD ini sekitar tiga bulan, maka harus betul-betul disiapkan segala sesuatunya, baik data maupun anggarannya secara maksimal,” tegasnya.
Meski harus dipercepat, Ery mengingatkan agar pelaksanaan tetap tertib administrasi dan sesuai ketentuan, sehingga realisasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Ia juga berharap sinergi DPRD, TAPD, dan OPD semakin kuat untuk menekan SiLPA di akhir tahun anggaran.
“Penyesuaian pascaevaluasi ini tetap harus berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Mojokerto serta mendorong percepatan program-program prioritas pembangunan daerah, khususnya di Kota Mojokerto,” pungkasnya.
Hasil rapat ini selanjutnya akan menjadi acuan penyempurnaan pelaksanaan program Pemkot Mojokerto hingga akhir tahun anggaran 2026. (Tik/Adv)
